Konsultan Hukum

TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI 1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum; 2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang; 3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat; 4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai; 5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 Tahun 2008); 6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya; 7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME; 8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi); 9. Apabila ada gugatan rek...

 DUPLIK PENASEHAT HUKUM TERDAWA Perkara Nomor: 106/Pid.B/2022/PN.Kdl A.n : TJOENG WILLIAM anak dari TJOENG DJOENG TJIN ==================================================================================== Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia Penuntut Umum yang kami hormati, Serta hadirin yang berbahagia Sebelumnya perkenankanlah kami memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kepada kita bersama, serta telah melimpahkan segala Taufik, dan Hidayah-Nya dalam usaha kita mengejar dan menggali, guna mencari dan menemukan hakekat kebenaran dan keadilan di dalam perkara ini. Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Majelis Hakim yang mulia, yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik yang disampaikan sdr. Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka untuk memperoleh kebenaran materil dalam mengungkapkan perkara yang kini berada diujung persidanga...

  Perkara Pidananya Ditangguhkan  Telah ada peraturan yg mengatur tentang perkara yang harus didahulukan jika terjadi sengketa perdata dan pidana secara bersamaan. Mendasarkan pada UU No. 1 Thn 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, pada Pasal 131 disebutkan : “ Jika dalam jalan-pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan. ” Bersarkan hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956, yang mana dalam Pasal 1 Perma tersebut : “ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.” Sehingga menjadi jelas bahwa dalam t...

 NOTA PEMBELAAN / PLEDOI Dalam Perkara Terdakwa : TJOENG WILLIAM anak dari TJOENG DJOENG TJIN PLEDOI / NOTA PEMBELAAN Nama. : TJOENG WILLIAM anak dari DJOENG Tempat tanggal lahir/umur : Jakarta, 7 Oktober 1988 / 33 tahun Jenis Kelamin : Laki-laki  Alamat : Tanggul Mas Barat Gang 11 No.450 RT.011/010 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.  Pada Pengadilan Negeri : Kendal Nomor Perkara : 106/Pid.B/2022/PN.Kdl Pasal-pasal yang didakwakan : Pasal  374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP       BAB I.   PENDAHULUAN   Majelis Hakim yang kami muliakan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Persidangan yang kami banggakan Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan, kekuatan dan semangat kepada kita semua, khususnya kepada Tim Penasehat Hukum untuk menyusun dan menyampaikan Nota Pembelaan (Pleidooi) bagi Terda...

 

Apakah proses hukum bisa dihentikan dalam perkara KDRT,  jika si korban memaafkan si pelaku ? Sebelum membahas pertanyaan tersebut di atas,  perlu diketahui bahwa hukum pidana membedakan jenis tindak pidana berdasarkan tata cara pemrosesannya. Dalam hal ini dikenal dua jenis delik, yaitu delik biasa dan delik aduan. Dalam delik biasa, suatu perkara dapat diproses tanpa adanya laporan dari korban. Sementara delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila terdapat aduan dari  si korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencabutan aduan yang berujung pada penghentian proses pemidaan hanya dapat terjadi terhadap tindak pidana yang masuk kategori delik aduan.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sendiri telah memberikan batasan bagi pencabutan laporan atas delik aduan. Pasal 74 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indones...

 ta, ........................... Hal : Gugatan Cerai Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta  Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan. Di       S U R A K A R T A Yang bertanda tangan di bawah ini : XXYY, NIK : ......., Umur : ...... Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : .............., Pekerjaan : Karyawan Swasta, Beralamat di ……………………………………………….. . Yang selanjutnya disebut PENGGUGAT. Dengan ini bermaksud mengajukan Gugatan Cerai, kepada : PPLL, NIK : ....., Umur : .......... Tahun, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Agama : ..........., Pekerjaan : Karyawan Swasta, Beralamat di …………………………………………………………….. . Yang selanjutnya disebut TERGUGAT. Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukan Gugatan cerai ini adalah didasarkan pada fakta – fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal …………………….., Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama ...... deng...

 Lampiran : 1 (satu) berkas. Perihal : Pemberitahuan gugatan dan permohonan tidak memberi izin pemindahan / peralihan dan atau pembebanan sesuatu, serta pemecahan dan atau penerbitan sertifikat  __________________________________ Kepada  Yth. KEPALA KANTOR  Jl.  Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : R ..... ...., SH.,., keduanya Advokat / Penasehat Hukum, yang menunjuk domisili hukum di Kantor Hukum “....... & Partners” yang beralamat di Jl.......a berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Nama : ...... NIK : 3... ....... Tempat dan tgl. lahir : Alamat : ....  .......  Pekerjaan : Karyawan Swasta Status Dalam hal ini bertindak dalam jabatanya selaku DIREKTUR, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. MULTI KARYA DIMENSI, beralamat di  Wisma Sukatani lt. Dasar, Jl. Kemang No.02 RT.004/RW.010, Kelurahan Sukatani, Kecamatan T...

 SURAT KUASA SUBSTITUSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : R. B..... ..........., SH.,  Advokat dan Konsultan Hukum yang menunjuk domisili hukum di Kantor  Advokat dan Konsultan Hukum “.... ..... & PARTNERS” beralamat di ....... Bertindak untuk dan atas nama :  Nama : ............. NIK         : 32......... Tempat dan tgl. lahir : ......... Jenis kelamin : ........ Warga Negara : Indonesia Agama : ......... Alamat : ......... Dalam hal ini bertindak dalam jabatanya selaku DIREKTUR, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. ......., beralamat di  ............,  Sebagai Penggugat dalam perkara No......, di Pengadilan Negeri ....... Dengan ini memberi kuasa Substitusi kepada : BAMBANG DWI PURWANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang menunjuk domisili hukum di LINGKUNGAN 01 CIRIUNG, RT/RW. 006/002, Kel. Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. KHUSUS “Untuk dan atas nama pemberi k...

Pengertian Politik Hukum Istilah politik hukum sendiri dapat kita lihat terdiri dari dua kata yaitu politik dan hukum, antara keduanya banyak para ahli yang menganggap bahwa hukum dan politik merupakan satu kesatuan yang paradok. Hukum ialah segala sesuatu yang sudah pasti kejelasannya, sementara politik sutu hal yang masih mengandung unsur ketidakpastian selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan bergantinya para pelaku politik. Pengertian Politik Hukum Menurut Mahmud M.D adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Legal policy mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan. Politik Hukum (dikaitkan di Indonesia) yakni; 1) bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan; 2) pelaksanaan ketentu...

  MEMORI BANDING Dari : PT. MULTI KARYA DIMENSI,  atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara Nomor 294/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tanggal 28 Juni 2022  PERKARA PERDATA ANTARA PT. MULTI KARYA DIMENSI,  beralamat di  Wisma Sukatani lt. Dasar, Jl. Kemang No.02 RT.004/RW.010, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat semula Penggugat, sekarang  PEMBANDING Melawan : PT. ISTIAJAYA GUNAPERKASA,  beralamat di Jl. Raya Puncak No.99 Gadog Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG KOTA BOGOR,  beralamat di Jl. Pengadilan No.13 – 15 Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai PARA TERBANDING KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR beralamat di Jl. Veteran No. 45, RT.01/RW.05 Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANA...

Pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut sebagai pemicu amarah Sambo hingga berujung tewasnya sang ajudan.  Inilah beberapa kejadian yang menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua: Magelang.  1. Bripka RR & Bharada E Diperintah Mengantar Barang.  Tanggal 7 Juli 2022 pagi Bripka RR & Bharada Richard E diperintahkan keluar rumah untuk mengantarkan barang-barang ke sekolaha putra Sambo di SMA Taruna Nusantara. 2. Ditelepon Putri Agar Pulang Bharada E mendapat panggilan telepon dari Putri agar segera pulang ke rumah. Lalu mereka pun menuruti perintah tersebut dan langsung menuju rumah kediaman Sambo di Magelang 3. Bripka RR Tidak Tahu Apa Yang Terjadi di Rumah Magelang.  Setiba di rumah, Bripka RR tak melihat siapa pun di lantai 1 rumah.  Lalu bersama Bharada E naik ke lantai 2 dan melihat ART Susi sedang duduk sambil menangis. Sedangkan Kuat dalam kondisi tegang dan panik. Lalu Bripka RR bertanya kepada Kuat mengenai peristiwa yang terjadi. 4. Kuat Mener...